Kenang Pilpres 2024, AHY: Demokrat sebagai Partai Oposisi Terbatas Ruang Geraknya
“Bisa dikatakan ketika itu kita hanya terbuka jalan bersama Poros Perubahan. Namun, politik adalah politik,” kenang AHY
Kenang Pilpres 2024, AHY: Demokrat sebagai Partai Oposisi Terbatas Ruang Geraknya
“Bisa dikatakan ketika itu kita hanya terbuka jalan bersama Poros Perubahan. Namun, politik adalah politik,” kenang AHY
Bela Band Punk Sukatani, Mahfud MD: Menciptakan Lagu untuk Kritik adalah HAM
Maka itu, dia menegaskan tidak semestinya duo personel punk asal Jawa Tengah (Jateng) itu menarik lagu ‘Bayar, Bayar, Bayar’ tersebut. Dan band Sukatani juga tidak perlu menyampaikan maaf atas lagu tersebut.
Kepala Daerah Mengabdi kepada Rakyat
Kesetiaan pada partai akan berakhir ketika kesetiaan pada negara dimulai. Seperti yang dicontohkan Bung Karno yang kesetiaannya kepada negara melampaui kesetiaan pada partai.
Soal Penghapusan BBM Subsidi, DPR: Tidak Benar, Presiden Prabowo Pro Rakyat Kecil
Presiden Prabowo Subianto justru menginginkan subsidi BBM tepat sasaran. Oleh karenanya, diperlukan pembenahan dalam penyaluran BBM subsidi tersebut.
Mendagri: Retret untuk Kepentingan Daerah Bukan Partai Politik
Mendagri mengatakan bahwa partai politik yang mengusung hanya sebagai kendaraan. Sehingga tidak tepat jika kepala daerah menjadi petugas partai politik yang mengusungnya.
Soal Polemik Band Sukatani, Ketum Rampai Nusantara: Kapolri Terbuka dengan Kritik
Mardiansyah mencontohkan sikap terbuka yang dilakukan Kapolri ditunjukan dengan mengadakan lomba stand up comedy, mural, hingga orasi kritik kepada Polri.
PDIP Jabar: Patuhi Intruksi Megawati Empat Kepala Daerah tak Ikut Retret
Ono mengatakan pihaknya menunggu intruksi lanjutan dari DPP terkait kajian mengenai retret di Akmil.
Patuhi Instruksi 8 Kepala Daerah PDIP dari SumutTidak Ikut Retret di Magelang
Delapan kepala daerah yang dimaksud dari Kabupaten Nias Selatan, Nias Barat, Nias Induk, Gunungsitoli, Humbang Hasundutan, Tebing Tinggi, Serdang Bedagai, dan Tapanuli Tengah.
PB HMI: Kepala Daerah Petugas Rakyat, Bukan Petugas Partai
Keputusan PDI Perjuangan melarang kader yang terpilih sebagai kepala daerah hasil Pemilihan Serentak 2024 mengikuti retret dianggap tidak etis.
