Sementara itu, terkait isu anggaran Rp7 triliun untuk perbaikan data, Kementerian Keuangan mengklarifikasi bahwa angka tersebut merupakan total pagu operasional BPS secara keseluruhan, bukan khusus untuk DTSEN dan Sensus Ekonomi.
Pemerintah menyatakan akan menangani kasus per kasus bagi masyarakat yang terdampak kesalahan klasifikasi data selama masa transisi pemutakhiran DTSEN.