"Ini luar biasa sekali dampaknya, di mana masyarakat bisa mengalihkan pengeluaran untuk bayar listrik ke pengeluaran lain yang bisa berdampak pada peningkatkan belanja masyarakat. Ini harusnya kedepan menjadi evaluasi pemerintah soal kordinasi antar lembaga, jangan sampai masyarakat juga kecewa," ujarnya.
Herman juga membantah dugaan tidak validnya data PLN soal pelanggan di bawah 1.300 VA jadi penyebab pembatalan tersebut. PLN, menurut dia, sudah sangat siap dengan data pelanggan karena sudah memiliki pengalaman panjang soal pendataan pelanggan.
Sebelumnya, pemerhati ekonomi energi Universitas Padjajara, Yayan Satyakti menyebut ada kemungkinan pemerintah takut tarif diskon 50 persen tersebut salah sasaran. Hal ini kemungkinan karena tidak validnya data pelanggan di bawah 1.300 VA milik PLN.
"Contohnya, ada rumah menggunakan dua meteran daya listrik, yakni 450 VA dan 1.300 VA. Padahal, rumah tersebut memiliki alamat yang sama," katanya kepada RRI Pro 3.
"PLN sebaiknya melakukan pembersihan data base mereka agar validitasnya bisa dipertanggunjawabkan. Sehingga, jika ada program pemerintah seperti ini mudah untuk dikordinasikan."
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian ESDM, Dwi Anggia mengaku bahwa sejak awal belum ada permintaan resmi atau undangan untuk memberikan masukan dalam proses tersebut kepada Kementerian ESDM.
