CARAPANDANG - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono melaporkan hasil penataan program Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Jumat (28/8/2026). Laporan tersebut mencakup pengurangan penerima manfaat dan penataan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Sudaryono menyampaikan BGN telah mengecualikan sekitar 80 sekolah swasta elit dari daftar penerima MBG. Sekolah-sekolah tersebut dinilai tidak membutuhkan program bantuan pangan bergizi.

Selain itu, BGN menemukan potensi duplikasi data penerima yang masih perlu disisir karena tercatat di lebih dari satu institusi pendidikan.

Dari sisi SPPG, BGN melakukan penataan terhadap 27.485 dapur program MBG. Dari jumlah tersebut, 27.022 SPPG telah ditetapkan dan dipastikan melayani sekolah-sekolah penerima, sementara 463 SPPG lainnya disuspend karena profil dan data yang belum lengkap.

Dari 463 SPPG yang disuspend, ditemukan tujuh dapur di Jakarta yang sudah lama tidak beroperasi atau bahkan tidak memiliki dapur. Ketujuh dapur tersebut kemudian dikeluarkan dari daftar dan disuspend secara permanen.

Sudaryono juga melaporkan temuan dapur yang telah menerima alokasi dana tetapi belum beroperasi, sekitar 414 dapur. BGN mengembalikan anggaran tersebut ke negara sebesar Rp311 miliar.

Terkait anggaran, Sudaryono memastikan tidak ada penambahan anggaran MBG 2026 meskipun pemerintah menyiapkan ribuan dapur SPPG baru.