2. Yeka Hendra Fatika – mantan anggota Ombudsman periode 2021-2026 yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan perintangan penyidikan (obstruction of justice) dalam perkara korupsi ekspor minyak goreng.
Majelis etik juga mengungkapkan bahwa terdapat 12 hingga 14 laporan kasus hukum dan pelanggaran etik yang berkaitan dengan Hery Susanto.
Menanggapi kondisi tersebut, Jimly mengusulkan tiga langkah reformasi untuk mencegah terulangnya permasalahan serupa di masa mendatang :
Pertama, evaluasi sistem rekrutmen pimpinan Ombudsman melalui panitia seleksi. Jimly menilai banyaknya perwakilan pemerintah dalam proses rekrutmen periode lalu menimbulkan suasana politik yang tidak kondusif.
Kedua, pembentukan Dewan Pengawas Kehormatan Ombudsman melalui revisi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Saat ini, majelis etik dibentuk oleh rapat pleno Ombudsman dari pegawai internal, yang dinilai tidak independen.
"Berarti jeruk makan jeruk, tidak mungkin lembaga pengawas itu efektif," tegas Jimly.
Ketiga, perubahan mekanisme pemilihan pimpinan Ombudsman. Saat ini pimpinan Ombudsman dipilih oleh Komisi II DPR, yang dinilai berpotensi menimbulkan praktik utang budi terhadap pihak politik.
"Peranan partai politik saat ini sangat hegemonik dalam pemilihan anggota Ombudsman dan membahayakan beberapa lembaga negara yang bersifat independen karena adanya politisasi institusi yang tidak sehat," ujar Jimly.
