Pengembangan sistem pembayaran tersebut juga disesuaikan dengan Standar Nasional Open API Pembayaran (SNAP) dari Bank Indonesia.
Setelah melalui proses asesmen bersama Bank Nagari, Payakumbuh menjadi kabupaten/kota pertama di Sumatera Barat yang memperoleh sertifikat penerapan SNAP BI sebagai mitra pembayaran pajak daerah.
Di sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), pemerintah kota juga menggencarkan sosialisasi melalui kolektor di setiap kelurahan serta memberikan insentif pembebasan denda bagi wajib pajak yang membayar melalui QRIS.
“Kita mendorong perubahan perilaku masyarakat agar beralih ke sistem digital. Edukasi dan insentif menjadi bagian dari strategi tersebut,” katanya.
Sejak 2023, program tersebut mencatat rata-rata 2.500 objek pajak terbayar dengan capaian sekitar Rp150 juta atau 10 persen dari total realisasi PBB setiap tahun.
Pada akhir 2025, Pemko Payakumbuh bersama Bank Nagari juga menghadirkan program cashback untuk pembayaran PBB-P2 melalui aplikasi Nagari Mobile.
Sementara itu, digitalisasi retribusi daerah juga dilakukan secara bertahap di sejumlah organisasi perangkat daerah.
Dinas Koperasi dan UKM menerapkan pemungutan retribusi pasar menggunakan POS Android sejak 2021. Kemudian Dinas PUPR mengintegrasikan pembayaran retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Nagari Portal Payment sejak Juni 2023.
