"Dana tersebut bukan sekadar menambah kemampuan fiskal daerah, tetapi merupakan instrumen pemerintah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana, menjaga keberlangsungan pelayanan publik, memperkuat infrastruktur daerah, serta mendukung aktivitas ekonomi masyarakat," ujarnya.
Zulmaeta menjelaskan, penyesuaian anggaran dilakukan setelah pemerintah mengevaluasi seluruh program, kegiatan, dan subkegiatan berdasarkan pelaksanaan APBD hingga Semester I 2026. Evaluasi tersebut menghasilkan penambahan maupun pengurangan alokasi anggaran pada sejumlah perangkat daerah.
"Setiap penambahan anggaran harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat," katanya.
Kebijakan belanja dalam Perubahan APBD 2026 diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Selain itu, pemerintah memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, pemerintahan berbasis digital, penanggulangan bencana, pengembangan UMKM, perdagangan, investasi, serta penciptaan lapangan kerja.
Wali Kota menegaskan, pemerintah tidak hanya mengejar tingkat serapan anggaran, tetapi juga memastikan setiap belanja memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
"Kebijakan belanja dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diarahkan untuk memastikan belanja tidak hanya mampu diserap secara optimal, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat," ujarnya.
