Selain itu, kata dia, MUI didorong menyusun panduan keagamaan yang mampu merespons persoalan baru yang dihadapi masyarakat perkotaan. Beberapa di antaranya ialah perkembangan kecerdasan buatan, ekonomi syariah, kesehatan mental, dan tantangan sosial perkotaan.
"Pemprov DKI mendukung orientasi MUI 2025–2030, terutama dalam memperkuat moderasi beragama, menolak ekstremisme dan intoleransi, serta memberikan panduan yang responsif terhadap persoalan baru seperti kecerdasan buatan, ekonomi syariah, kesehatan mental, dan tantangan sosial perkotaan," katanya.
Pramono juga berharap MUI memperluas perannya hingga tingkat masyarakat. Menurut dia, metode dakwah juga perlu disesuaikan dengan karakter warga Jakarta yang modern, plural, dan semakin bergantung pada ruang digital.
"MUI diharapkan hadir sampai ke tingkat masyarakat, menjadi jembatan antara pemerintah dan umat, menyampaikan aspirasi masyarakat, memberi masukan terhadap kebijakan, serta terus memperbarui metode dakwah agar relevan dengan kehidupan masyarakat Jakarta yang modern, plural, dan digital,"katanya.
