DPR Usul Perampasan Aset Tanpa Vonis Jika Tersangka Kabur
Usulan ini merupakan bagian dari pembahasan RUU Perampasan Aset yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026.
DPR Minta Masyarakat dan Pelaku Usaha Berpartisipasi Aktif dalam Sensus Ekonomi 2026
"Sensus Ekonomi merupakan instrumen penting untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh dan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan,"kata Adela.
Komisi IX Minta Kemenkes Investigasi Layanan BPJS dan Tenaga Kesehatan Nirempati
Permintaan ini menyusul kasus meninggalnya Yurizal Tri Chaerawan yang sempat viral karena keluhan lamanya waktu tunggu perawatan.
DPR Usul Penerima MBG Dipangkas Jadi 26 Juta Orang, Anggaran Hanya Rp. 60 Triliun
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan bahwa putusan MK Nomor 40/PUU-XXIV/2026 menjadi momentum bagi Badan Gizi Nasional untuk mendesain ulang program MBG agar lebih tepat sasaran.
Komisi I DPR: Wacana Presiden Jembatani Dialog Korea Selatan dan Utara Sesuai Politik Bebas Aktif
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menilai wacana Presiden Prabowo Subianto untuk menjembatani dialog antara Korea Selatan dan Korea Utara sejalan dengan politik bebas aktif
Advokat Ingatkan RUU Perampasan Aset Tidak Jadi Alat Politik untuk Menghabisi Lawan
Ketua Umum Ikadin Maqdir Ismail juga menyoroti praktik penyitaan yang kerap dilakukan hanya berdasarkan laporan penyidik tanpa pembuktian jelas.
DPR Dukung Vape Dilarang Total di Indonesia
Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menyampaikan bahwa potensi penyalahgunaan vape sudah memasuki tahap darurat.
Komisi I DPR: Minta RI Berperan Aktif Dorong AS Setop Serangan ke Iran
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal meminta Pemerintah Indonesia untuk berperan aktif dalam mendorong agar Amerika Serikat (AS) menghentikan serangan militer kepada Iran
Komisi X: Pendidikan dan Program MBG Investasi bagi Masa Depan Anak-anak Indonesia
"Kami menghormati putusan Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari mekanisme konstitusional dalam penyelenggaraan negara,”kata Kurniasih.
Soal Sisa Kuota Internet, Komisi I: Putusan MK Ini Win-Win Solution Bagi Masyarakat dan Industri Telekomunikasi
Putusan MK terkait perlindungan sisa kuota internet pada akhirnya dapat menjadi solusi yang memberikan manfaat bagi masyarakat dan industri telekomunikasi.
Habiburokhman Minta Jampidsus Baru Kuntadi Tuntaskan Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
Habiburokhman menyatakan keyakinannya bahwa Kuntadi, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung, adalah sosok jaksa yang bersih, berintegritas, dan independen.
Komisi III DPR: Minta Jampidsus Baru Tuntaskan Kasus Dugaan Korupsi Febrie Adriansyah
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) yang baru yakni Kuntadi untuk menuntaskan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Anggota DPR: Minta Optimalisasi Garam demi Swasembada Nasional Tahun 2027
Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan meminta optimalisasi potensi garam nasional melalui peningkatan kualitas produksi, perlindungan lahan tambak dan pengendalian impor guna mendukung target swasembada garam nasional pada 2027
DPR Sahkan RUU PFII Jadi Undang-Undang
RUU PFII terdiri dari 10 bab dan 73 pasal yang mengatur kelembagaan, kegiatan usaha sektor keuangan dan penunjang, pembentukan lembaga arbitrase dan pengadilan khusus PFII, serta fasilitas perpajakan dan kepabeanan.
DPR Setujui RUU Ratifikasi Kerja Sama Pertahanan dengan Turki-Malaysia
Rapat paripurna DPR RI menyetujui pengesahan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait ratifikasi pertahanan dengan Turki dan Malaysia
Legislator: Pelaku Pencabulan Harus Dihukum Maksimal
"Negara harus hadir secara tegas, menghukum pelaku seberat-beratnya sekaligus memastikan seluruh korban memperoleh keadilan dan pemulihan utuh," kata Sari.
