CARAPANDANG - Pemerintah mengalokasikan anggaran subsidi energi sebesar Rp272,94 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Angka ini melonjak 20,1 persen dibandingkan perkiraan realisasi 2026 yang sebesar Rp227,25 triliun .

Kenaikan ini mencakup tiga komponen utama: subsidi BBM jenis tertentu naik menjadi Rp28,7 triliun, subsidi LPG tabung 3 kg menjadi Rp114,1 triliun, dan subsidi listrik menjadi Rp130,1 triliun.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengibaratkan risiko pembengkakan subsidi seperti penyakit malaria yang bisa kambuh sewaktu-waktu akibat dinamika geopolitik global.

Manajer Riset dan Data Seknas FITRA, Badiul Hadi, mengingatkan lonjakan ini berpotensi mempersempit ruang fiskal negara.

"Subsidi yang semakin besar meningkatkan beban APBN. Persoalannya bukan sekadar berapa besar subsidi, tetapi apakah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan," ujarnya.

Pemerintah menggunakan asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) US$75 per barel dan nilai tukar Rp17.500 per dolar AS dalam perhitungan RAPBN 2027. Namun, realisasi subsidi dan kompensasi energi hingga Juni 2026 telah mencapai sekitar Rp233 triliun dan diperkirakan membengkak hingga Rp526 triliun pada akhir tahun jika harga energi global terus bergejolak.

Menanggapi hal tersebut, DPR meminta pemerintah memperkuat integrasi data penerima subsidi berbasis NIK agar penyaluran tepat sasaran dan mencegah kebocoran anggaran.