Dia mencontohkan di Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM. Menurutnya Kementerian tersebut seharusnya mampu mengoptimalkan anggarannya sehingga memberikan kontribusi lebih besar bagi negara.
Selain itu, HY Husen Ibrahim mengusulkan agar kantor kementerian teknis tidak seluruhnya terpusat di Jakarta, melainkan didistribusikan ke berbagai provinsi di Indonesia. Menurutnya, setiap provinsi dapat menjadi lokasi kantor kementerian tertentu sehingga kehadiran pemerintah pusat turut memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
Dengan demikian, aktivitas aparatur pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, saat berkoordinasi dengan kementerian terkait dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian daerah.
"Misalnya Kantor Kemenag berada di Aceh, Kementerian Pendidikan di Jawa Tengah atau Jogja, Kementerian Pariwisata di Bali, Kementerian Pertanian di Jawa Barat dan lain-lain, sehingga Jakarta hanya menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian serta menjadi tempat kantor Menko,"paparnya.
Ketua FPKB: Menteri Jangan Menambah Beban Presiden
Dia menilai para menteri belum bekerja maksimal sehingga terjadi hiruk pikuk perpolitik nasional hingga saat ini. Publik membaca semua permasalahan yang terjadi ditumpukan kepada Presiden Prabowo.
