Menurutnya, jika kebijakan tersebut terealisasi, daerah-daerah akan mendapatkan manfaat ekonomi yang lebih merata. Dampaknya dapat dirasakan melalui peningkatan sektor pariwisata, UMKM, perhotelan, restoran, hingga penciptaan lapangan kerja.
Ia menilai biaya untuk merealisasikan pemerataan tersebut relatif lebih kecil dibandingkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), yakni sekitar Rp300 triliun.
"Jika hal itu terwujud, Presiden tetap bisa berkoordinasi dengan semua kementerian, rapat kabinet dilakukan via teleconference dan terbuka supaya masyarakat tahu apa yang menjadi program tiap-tiap Kementerian," jealsnya.
Lebih lanjut dia mencontohkan tingkat hunian hotel di wilayah Indonesia Timur yang saat ini hanya berkisar 30?"40 persen. Menurutnya, jika kantor kementerian teknis tersebar di setiap provinsi, tingkat hunian hotel berpotensi meningkat karena aktivitas pemerintahan akan ikut menggerakkan sektor jasa dan ekonomi lokal.
“Bayangkan, saat ini semua urusan harus ke Jakarta. Anggaran daerah yang besar habis hanya untuk mengurus satu surat,”katanya.
