Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri mengatakan Pemprov Sumbar bersama Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota memiliki kesamaan pandangan untuk mempercepat pengembangan BRT Trans Paliko.
"Seluruh pihak sepakat dan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan BRT Trans Paliko," kata Adib.
Untuk mempercepat realisasi program, ketiga pemerintah daerah akan membentuk Tim Akselerasi Angkutan Massal yang ditetapkan melalui surat keputusan. Tim tersebut akan memiliki pembagian tugas dan kewenangan masing-masing sehingga koordinasi lintas daerah memiliki dasar kelembagaan yang jelas.
Dari sisi pembiayaan, pendanaan akan dilakukan secara bersama dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
"Pembiayaan akan kita lakukan secara bersama antara pemerintah provinsi, Payakumbuh dan Lima Puluh Kota dengan memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah," ujarnya.
Pemerintah daerah juga akan mengajukan dukungan kepada Kementerian Perhubungan melalui skema BTS maupun sumber pendanaan lainnya guna mendukung keberlanjutan operasional Trans Paliko.
Apabila kebutuhan anggaran belum dapat dialokasikan dalam APBD berjalan, pemerintah daerah akan mengusulkannya melalui RAPBD sebagai salah satu program prioritas. Pemprov Sumbar juga akan menyurati Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota untuk menyiapkan alokasi anggaran masing-masing.
