Selanjutnya, ketiga pemerintah daerah akan menyusun draf MoU antara Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Payakumbuh, dan Bupati Lima Puluh Kota sebagai dasar kerja sama pengembangan dan penyelenggaraan BRT Trans Paliko.
Kajian teknis akan dilakukan secara bertahap, meliputi kapasitas angkut, efisiensi BOK, integrasi rute, serta kemungkinan penambahan koridor di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Adib menegaskan, pengembangan Trans Paliko harus diarahkan pada layanan transportasi yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya melalui sistem transportasi massal yang terintegrasi dan berkelanjutan.
"Kita ingin Trans Paliko menjadi transportasi massal yang terintegrasi, berkelanjutan, meringankan beban masyarakat, dan pada akhirnya menjadi ikon transportasi daerah," katanya.Kalau untuk IndonesiaSatu.co.id, judul ini juga cukup kuat: Pemko Payakumbuh, Pemkab Lima Puluh Kota dan Pemprov Sumbar Sepakati Pendanaan Bersama Trans Paliko.
