Menko Polkam Minta Pemda Terdepan Sampaikan Informasi ke Publik
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago meminta pemerintah daerah menjadi yang terdepan menyampaikan informasi kepada publik dalam menghadapi penyebaran hoaks dan disinformasi yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat
BPOM Sosialisasikan Regulasi Keamanan Pangan Lindungi Kesehatan Publik
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan pihaknya melakukan advokasi dan sosialisasi tiga peraturan, tiga keputusan, dan 15 buku pedoman terkait keamanan pangan sebagai upaya memperkuat perlindungan kesehatan publik
Respons Kabinet Bayangan, Wapres Tegaskan Pentingnya Pengawasan Publik
Wakil Presiden (Wapres) RI Gibran Rakabuming menyampaikan, dirinya menghormati langkah pengawasan publik yang dilakukan oleh lembaga kredibel, masukan dari masyarakat dan media serta inisiatif kabinet bayangan yang dilakukan para pemuda
Kupas Fakta Universitas republik Indonesia
Presiden Prabowo Subianto melantik Gubernur dan Wakil Gubernur Universitas Republik Indonesia (URI), Rabu (22/7).
Kepala Bappisus: Universitas Republik Indonesia Akan Fokus pada Pengembangan STEM
Aris menegaskan bahwa URI tidak hanya terpaku pada STEM, tetapi juga akan mengembangkan sektor lain yang dinilai krusial bagi pembangunan nasional.
Resmikan Universitas Republik Indonesia, Presiden Lantik Donny Ermawan sebagai Gubernur
Donny menyampaikan bahwa URI dibentuk untuk mencetak pemimpin masa depan Indonesia di sektor pemerintahan dan BUMN.
Pernyataan Hotman Paris Bisa Menyesatkan Publik
Hotman seharus sudah paham betul Kepolisian dan Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang independensinya dilindungi oleh undang-undang,
Pejabat Republik Demokratik Kongo (DRC) Peringatkan Risiko 1.000 Korban Tewas Akibat Ebola per Hari
Jumlah korban jiwa akibat wabah Ebola di Republik Demokratik Kongo (DRC) dikhawatirkan melonjak hingga 1.000 kematian per hari jika virus tersebut menjangkiti kamp pengungsian di Provinsi Ituri, kata pejabat setempat.
Anggota DPR: Masyarakat Butuh Pelayanan Publik yang Cepat
Transformasi digital pemerintahan menjadi langkah strategis dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, sekaligus adaptif terhadap perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Komisi I DPR: Draf RUU KKS Belum Disebar ke Publik demi Cegah Kesalahpahaman
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) belum disebar atau dibuka ke publik untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman, karena belum final
Menjaga kompas birokrasi dan Harapan Masyarakat atas Wajah Pelayanan Publik
Ada satu pemandangan yang selalu menarik setiap kali rotasi pejabat berlangsung. Yang berubah bukan hanya nama pada papan ruangan, melainkan juga harapan masyarakat terhadap wajah pelayanan publik
Pemerintah Libatkan Publik Pilih Logo HUT ke-81 RI, Polling Dibuka 24-28 Juni 2026
Untuk pertama kalinya, masyarakat dilibatkan secara langsung dalam penentuan identitas visual peringatan kemerdekaan melalui mekanisme pemungutan suara terbuka.
Pengamat: Jadikan Aspirasi Publik sebagai Bahan Evaluasi dan Perbaikan Kebijakan Pemerintah
Dengan memahami keresahan yang berkembang, langkah-langkah yang diambil pemerintah dapat lebih tepat sasaran dan menjawab kebutuhan masyarakat.
Nusron Wahid: Pejabat Publik Tidak Boleh Antikritik
Pejabat publik wajib memiliki keterbukaan untuk mendengarkan berbagai pandangan miring sekalipun, sebagai bentuk tanggung jawab pelayanan kepada publik.
Menteri PANRB Rini: Resmikan Delapan Mal Pelayanan Publik Baru untuk Tingkatkan Pelayanan Masyarakat
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini dijadwalkan meresmikan delapan Mal Pelayanan Publik (MPP) baru sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui integrasi layanan dan kemudahan akses bagi masyarakat
