Komite III DPD RI Tegaskan RUU Sisdiknas Harus Mampu Jawab Persoalan Dunia Pendidikan
Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) harus mampu menjawab persoalan mendasar di dunia pendidikan. Pernyataan tegas ini, diungkapkan oleh anggota Komite III DPD RI, Lia Istifhama.
Anggota DPR Nilai Revisi UU Sisdiknas Kebutuhan Mendesak
Menurutnya UU Sisdiknas sudah cukup lama sehingga perlu perlu disesuaikan dengan tantangan zaman dan kondisi nyata di lapangan.
Wamendikdasmen Tegaskan Revisi UU Sisdiknas Menjadi Keharusan
Revisi UU Sisdiknas ini, guna menjawab berbagai perubahan dan tantangan di bidang pendidikan dalam dua dekade terakhir.
PAN Dukung Putusan MK Tolak Permohonan Uji Materi UU 2/2011
Eddy Soeparno merespon keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah menolak permohonan uji materi UU 2/2011 tentang Parpol agar masa jabatan Ketum parpol dibatasi.
Komisi X DPR RI Sebut Program Wajib Belajar 13 Tahun Akan Diatur dalam RUU Sisdiknas
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan bahwa program wajib belajar 13 tahun akan diatur dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas).
Ketua DPR RI: Pembahasan RUU Perampasan Aset Tunggu Pembahasan RUU KUHAP Rampung
Dia mengatakan DPR RI tidak ingin pembahasan RUU KUHAP dan RUU Perampasan Aset dilakukan secara tergesa-gesa.
Selandia Baru Perkenalkan RUU Larangan Penggunaan Media Sosial untuk Anak
Partai Nasional Selandia Baru, melalui anggota parlemen Catherine Wedd, telah memperkenalkan RUU baru. RUU ini bertujuan melarang anak-anak di bawah usia 16 tahun mengakses media sosial, dilansir dari NZ Herald, Selasa (6/5/2025).
UU BUMN Bikin Direksi & Komisaris Kebal Hukum, Ini Kata Erick Thohir
Erick memastikan setiap oknum yang melakukan tindak pidana kasus korupsi akan tetap berhadapan dengan tindakan hukum. Artinya, siapapun oknum yang melakukan korupsi akan dikenakan hukuman sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dave Laksono: Partai Golkar Siap Bahas RUU Perampasan Aset
Namun, Dave belum bisa memastikan apakah pembahasan RUU tersebut akan dibahas pada tahun ini. Menurutnya jika sudah siap langsung akan dibahas.
Waka DPR: RUU Perampasan Aset Harus Tunggu Revisi KUHAP Rampung
DPR siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto yang mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Perampasan Aset.
Mendagri Buka Peluang Revisi UU Ormas Untuk Perkuat Pengawasan
Mendagri membuka peluang merevisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) sebagai respons atas maraknya tindakan menyimpang yang dilakukan oleh sejumlah ormas di tanah air.
Prabowo Resmi Teken UU TNI
Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Undang-Undang Nomor 3/2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34/2004 tentang TNI.
Komisi II DPR RI Tegaskan RUU Pemilu Jadi Prioritas
Wakil Ketua Komisi II DPR, Aria Bima, menegaskan Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu menjadi prioritas utama pihaknya. Ia menyebut, RUU Pemilu harus dibahas oleh Komisi II DPR, dan bukan dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR.
Menteri Hukum Sebut RUU Perampasan Aset Segera Dibahas dengan DPR
Supratman mengatakan partai politik perlu dilibatkan dalam pembahasan mengingat RUU ini sudah menjadi wacana lama namun terhambat oleh dinamika politik.
Respon Prabowo Soal UU Kepolisian RI
Kalau polisi sudah diberi wewenang yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, untuk memberantas kriminalitas, memberantas penyelundupan, narkoba, dan sebagainya, melindungi masyarakat, keamanan tertib, saya kira cukup
Koalisi Masyarakat Sipil Minta DPR Tak Buru-buru Bahas RUU KUHAP
Isnur mengungkapkan pihaknya mencatat sembilan masalah krusial yang seharusnya diselesaikan dalam RUU KUHAP.
