Pernah memperhatikan kalau cara orangtua mendidik anak terus berubah dari generasi ke generasi? Dulu, orangtua identik dengan aturan yang tegas dan keterlibatan yang terbatas, sedangkan kini banyak yang lebih fokus pada kesehatan mental dan kebutuhan emosional anak
Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengajak Presiden Prabowo Subianto dan partai politik di DPR RI untuk merevisi sekitar 108 undang-undang demi kedaulatan ekonomi
RUU PFII terdiri dari 10 bab dan 73 pasal yang mengatur kelembagaan, kegiatan usaha sektor keuangan dan penunjang, pembentukan lembaga arbitrase dan pengadilan khusus PFII, serta fasilitas perpajakan dan kepabeanan.
Wakil Ketua DPR RI Sari Yuliati memastikan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana tetap berproses dan tidak dihentikan
Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka mengusulkan tiga langkah untuk memperkuat konsistensi penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) demi menjamin kepastian hukum, rasa keadilan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana
Dalam beleid tersebut, penyebaran budaya Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender, dan Queer (LGBTQ) dimasukkan sebagai salah satu ancaman nonmiliter di bidang sosial dan budaya.
Rapat Paripurna Ke-22 DPR Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 menyetujui 15 rancangan undang-undang (RUU) tentang kabupaten/kota menjadi usul DPR dari sebelumnya inisiatif Komisi II DPR RI
Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengatakan draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) belum disebar atau dibuka ke publik untuk mencegah timbulnya kesalahpahaman, karena belum final
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan pemerintah masih menunggu proses pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana yang saat ini berada di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad ini dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta perwakilan pemerintah.
Anggota DPR RI Nurdin Halid mendukung pembentukan Undang-Undang Sistem Ekonomi Nasional guna memperkuat kerangka regulasi dalam mewujudkan Ekonomi Pancasila yang menjadi komitmen Presiden Prabowo Subianto