Potensi pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Sumbar Tahun 2025–2029 terletak pada penguatan sektor ekonomi unggulan seperti pertanian, perdagangan UMKM, green ekonomi dan potensi energi baru terbarukan yang selaras dengan prinsip syariah.
"Strateginya meningkatkan kualitas investasi, digitalisasi UMKM, revitalisasi infrastruktur dan memperkuat ekonomi di nagari di masa yang akan datang," jelasnya.
Dalam sambutannya Gubernur minta upaya mengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Sumatera Barat, diharapkan semua Kabupaten dan Kota se Sumbar paling lambat awal Tahun 2026 telah membentuk kelembagaan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) di Kab/Kota yang ditetapkan dengan SK Kepala Daerah masing- masing.
"Karena nanti akan ada penilaian Adinata Syariah Tingkat Provinsi pada tahun 2026 nanti oleh Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah," ulasnya.
"Dengan begitu kolaborasi dan sinergitas Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumbar dapat menjadi Gerakan massif dalam pengembangan ekonomi dan keuangan Syariah di Sumbar," sambungnya.
Sebelumnya Kepala Biro Perekonomian Setda provinsi Sumatera Barat, Kuartini Deti Putri, menjelaskan Rakor ini merupakan penguatan ekonomi dan keuangan syariah mendukung transformasi ekonomi dan transformasi sosial di daerah melalui hilirisasi industri halal dan penguatan rantai halal melalui UMKM di Sumbar.
