CARAPANDANG – Intruksi Presiden Prabowo Subianto kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk mengusut tuntas praktik tambang timah ilegal di Indonesia mendapat dukungan dari Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PKB, Abdullah.

"Kami mendukung penuh perintah Presiden Prabowo kepada Kapolri dan Panglima TNI untuk mengusut tambang-tambang timah illegal,” ujarnya kepada wartawan, Jakarta, Sabtu, 15 Agustus 2026.

Dia mengatakan perintah presiden ini harus menjadi momentum untuk membongkar secara menyeluruh jaringan pertambangan ilegal, termasuk pihak-pihak yang selama ini diduga menjadi pelindung atau beking aktivitas tambang ilegal.

“Jangan sampai ada keraguan atau ketakutan untuk menindak. Tambang ilegal tidak mungkin berjalan leluasa tanpa adanya pihak yang melindungi atau menjadi beking,"katanya.

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD RI, Presiden Prabowo mengungkapkan bahwa pemerintah telah menutup sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung pada akhir tahun lalu.

Terkait hal itu, Legislator dari Fraksi PKB ini menegaskan bahwa Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo tidak boleh ragu dalam menindak aktivitas pertambangan ilegal. 

"Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tidak pandang bulu," katanya.