Presiden Putuskan Pemerintah Cabut Empat Izin Tambang di Raja Ampat
Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan Pemerintah mencabut empat izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Soal Tambang Nikel di Raja Ampat, Ketua Komisi VII: Jangan Sampai Perusahaan Untung Tapi Lingkungan Rusak
Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perusahaan yang mengeruk kekayaan alam di Raja Ampat tersebut.
Sekjen Golkar Dukung Penghentian Sementara Tambang Nikel di Raja Ampat
Kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah sudah tepat serta sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
Tambang Nikel di Raja Ampat Harus Dihentikan Total
Keputusan Bahlil yang menghentikan sementara penambangan nikel di Raja Ampat menjadi sinyal bahwa negara mulai menyadari urgensi perlindungan lingkungan di wilayah-wilayah dengan nilai ekologis tinggi.
Danantara Jalin Kerja Sama dengan Perusahaan Tambang Prancis Eramet
Kemitraan ini bertujuan untuk mengembangkan ekosistem bahan baku baterai kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang berkelanjutan dan terintegrasi di Indonesia.
DPR: Perusahaan Tambang Sulawesi Tenggara Wajib Jaga Lingkungan
masih ditemukan perusahaan yang mendapatkan status merah dan biru
RUU Minerba Buka Jalan Koperasi Kelola Tambang Mineral dan Batubara
Pemerintah berharap koperasi juga memiliki peran dalam mewujudkan swasembada energi.
Menteri Hukum Dukung Pemberian Konsesi Tambang untuk Ormas
Pemberian konsesi tambang dari pemerintah bertujuan agar ormas massa sosial keagamaan bisa mandiri secara ekonomi.
Soal Perguruan Tinggi Dapat Izin Tambang, Rektor Unair: Kami Sambut Baik
Dalam mengelola bisnis tambang pasti akan dihadapkan dengan hal-hal yang komplek, terlebih, jika tempat untuk mengelola tambang terpencil, akan lebih sulit.
Inilah Alasan Rektor UII Tolak Perguruan Tinggi Kelola Lahan Tambang
Jika perguruan tinggi turut mengelola tambang maka integritas perguruan tinggi akan menjadi taruhan.
WALHI Tolak Perguruan Tinggi Dapat Jatah Konsesi Tambang
Mukri mengatakan dengan pemerintah memberikan konsensi tambang kepada perguruan tinggi bisa merusak marwah dunia pendidikan.
Komisi III DPR Minta Kepolisian Tutup Semua Tambang Ilegal
Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad sahroni meminta kepolisian agar menutup semua tambang ilegal, khususnya di Sumatra Barat (Sumbar).
Muhammadiyah Bentuk Badan Usaha Kelola Konsesi Tambang
Organisasi Muhammadiyah membentuk badan usaha strategi dan operasi yang ditugaskan secara khusus untuk mengelola konsesi tambang yang difasilitasi oleh pemerintah.
